Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Showing posts with label Hukum. Show all posts
Showing posts with label Hukum. Show all posts

SBY Balas Surat Nazaruddin, Ini Dia Isi Surat SBY...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membalas surat mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin yang dilayangkan kepada dirinya pada tanggal 18 Agustus 2011.

Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, mengatakan surat balasan Presiden itu telah dikirimkan kepada Nazaruddin pada Ahad siang.

Dalam surat balasan yang dibacakan oleh Denny, Presiden menegaskan ia tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Nazaruddin.

"Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapa pun, saya tidak pernah, tidak akan, dan memang tidak boleh, mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapa pun," tutur Denny membacakan surat Presiden.

Presiden dalam suratnya justru menyarankan agar Nazaruddin kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung karena Presiden percaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja secara profesional, independen, dan adil.

Kepala Negara juga meminta Nazaruddin agar menyampaikan seluruh informasi yang diketahui kepada KPK agar menjadi bernilai di hadapan hukum dan agar persoalan menjadi jelas serta tuntas.

"Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggungjawab, tidak peduli dari unsur mana pun atau dari partai politik apa pun. Karena, hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih," ujar Denny menirukan isi surat Presiden.

11:55 AM | 0 comments

Istri Nazaruddin Akhirnya Muncul di Situs Interpol

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Wajah Neneng, kini sudah menghiasi situs interpol, sejak Sabtu (20/08/2011) kemarin.

Neneng, mengikuti jejak suaminya, menjadi buruan, atau orang yang paling dicari oleh 188 negara.

Foto Neneng yang muncul dalam situs interpol, sama persis dengan fotonya yang terpampang dalam paspornya.

Dalam situs interpol, Neneng 'diburu' karena kasus korupsi atas permintaan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam situs itu dijelaskan, Neneng Sri Wahyuni, kelahiran Pekanbaru 15 April 1982. Ciri-ciri fisik Neneng, tinggi 1.64 centimeter dengan berat 57 kilogram. Ciri lainnya, mata dan rambut Neneng, berwarna hitam.

Sebelumnya, KPK secara resmi sudah menetapkan Neneng Sriwahyuni sebagai tersangka korupsi.
Neneng dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik (PSPL) di Ditjen P2NKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmirgasi (Kemenakertrans) tahun anggaran 2008. Neneng sebelumnya juga sudah dicekal sejak 31 Mei lalu.

12:28 PM | 0 comments

Nazaruddin: Saya Tak Akan Ngomong, Saya Lupa

INILAH.COM, Jakarta - Tersangka kasus wisma atlet M Nazaruddin mengaku sudah lupa dengan kasus yang menjeratnya yakni dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games dan tudingan dia sebelumnya kepada Partai Demokrat.

Nazaruddin berjanji tidak akan 'bernyanyi' lagi seperti yang pernah ia sampaikan melalui BlackBerry Messenger dan wawacara melalui Skype dengan Iwan Piliang. Baik itu mengenai kasus suap wisma atlet maupun tudingan-tudingan yang menyerang Demokrat.

"Saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya tak tahu apa-apa. Saya ngaku salah," ujarnya usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Ketika berada di luar negeri, Nazaruddin sempat menuding ada tiga anggota DPR yang kecipratan duit panas proyek tersebut. Di antaranya, Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan I Wayan Koster. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Anas Urbaningrum menikmati uang darinya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Nazaruddin berjanji tidak akan buka-bukaan soal kasus-kasus yang diduga melibatkan politisi Partai Demokrat dan politisi partai lain. Ia memohon kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mengganggu istri dan anaknya.

"Saya minta Pak SBY tolong jangan ganggu anak dan istri saya," ujarnya. [bar]

1:43 PM | 0 comments

Soal Nazaruddin, SBY Dinilai No Action Talk Only

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sama seperti kasus Gayus, Susno Duadji, ataupun kasus Century, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai kasus Nazaruddin akan kembali menguap seperti kasus-kasus besar lainnya yang tak jelas ujungnya selama rezim pemerintahan SBY.

Din mengatakan hal tersebut saat ditemui usai mengisi acara Tausyiah Kebangsaan di auditorium PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat. Din mengaku pesimis kasus ini bakal terungkap secara terang benderang, dan nantinya rakyat akan kembali dibohongi dengan fakta-fakta yang samar. "Kalau ini terjadi lagi (kasus menguap), maka rakyat akan kembali dibohongi untuk kesekian kalinya. Bila dibohongi terus, rakyat bisa mengambil jalan sendiri dan saya rasa hal ini terlalu mahal bila dipertaruhkan," ujar Din, Kamis (18/8/2011).

Menurutnya pernyataan SBY yang ingin membuka kasus Nazaruddin secara terang benderang jangan hanya sebatas janji atau biasa disingkat NATO, No Action Talk Only. Menurutnya rakyat Indonesia juga mempunyai sikap pemaaf asal tidak dibohongi.

"Kalau dibohongi terus, tentu rakyat akan marah," ucapnya.

Menurutnya pengungkapan kasus Nazaruddin sepenuhnya tergantung pada sikap Presiden SBY. Misalnya dengan menginstruksikan Kapolri agar mencari dan mengamankan istri Nazaruddin agar saat diperiksa tidak terlalu terbebani pikirannya. "Saya juga berharap KPK tidak terpengaruh oleh intervensi manapun. Jangan terpengaruh dengan upaya-upaya lain diluar KPK," kata Din.

Din menambahkan, bila saat masih buron Nazaruddin menyebut nama-nama oknum KPK yang diduga ikut terlibat, maka hal tersebut tentunya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. Bila memang ada rekaman suara, rekaman CCTV, dan bukti lainnya yang menyeret oknum KPK, maka oknum tersebut harus segera dinonaktifkan.

1:29 PM | 0 comments

OC Kaligis dan Elza Syarief Berebut Jadi Pengacara Nazaruddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dua pengacara terkenal , OC Kaligis dan Elsa Syarif, Kamis (18/8), yang disebut-sebut sebagai kuasa hukum tersangka kasus suap Sesmenpora, M Nazaruddin, mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Diduga, mereka berdua berebut untuk menjadi kuasa hukum M Nazaruddin.

Elsa yang datang jam 08.45 WIB tersebut enggan mengatakan apa-apa kepada media. Dia hanya mengatakan akan bertemu dengan penyidik. "Saya hanya ingin bertemu penyidik," kata Elsa ,di kantor KPK, Jakarta, Kamis (18/8).

Sedangkan OC Kaligis tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada wartawan, ia mengungkapkan bahwa ia adalah kuasa hukum yang resmi ditunjuk oleh M Nazaruddin. Ia menunjukkan salinan surat kuasa yang ditandatangani oleh Nazaruddin kepada wartawan.

“Ini buktinya, saya adalah pengacara yang sah M Nazaruddin,” kata Kaligis sebelum memasuki kantor KPK.

“Kalian lihat kan di televisi saya sampai menemani Nazaruddin hingga Kolombia,” tambah Kaligis.

Ditanya soal kedatangan Elsa ke kantor KPK hari ini atau tepat pada pemeriksaan pertama M Nazaruddin pada pukul 13.00 WIB nanti, Kaligis hanya mengatakan : “Dia nunjukkin gak surat kuasanya,” katanya.

Seperti diketahtui, Nazaruddin dikabarkan telah menunjuk tim pengacara lain yakni Elsa Syarif. Namun penunjukan kuasa hukum itu disebut – sebut hanya diminta secara lisan oleh pihak keluarga.

KPK sendiri, Kamis (18/8), menjadwalkan pemeriksaan Nazaruddin. KPK memastikan hal itu setelah Nazaruddin resmi menunjuk OC Kaligis sebagai kuasa hukumnya.

"Kamis (hari ini) Nazaruddin kita periksa, kita sudah dapat laporan bahwa ia sudah menunjuk OC Kaligis sebagai kuasa hukumnya" kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas saat dihubungi Republika, Kamis (18/8) pagi.

Pemeriksaan hari ini akan menjadi pemeriksaan perdana Nazaruddin selaku tersangka kasus suap Sesmenpora .Sebelumnya, KPK membatalkan pemeriksaan terhadap Nazaruddin pada Senin dan Selasa kemarin. Selain karena kelelahan, Nazar pun belum menunjuk siapa penasehat hukumnya.

11:51 PM | 0 comments

SBY: Nazar, Ayo Buka Semuanya!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games Nazaruddin buka-buka terhadap semua yang pernah dituduhkannya selama menjadi buronan.

"Saya berharap ada proses transparan, akuntabel dan obyektif dan Nazaruddin bisa membuka sejelas-jelasnya. Demi kebenaran, semua dibuka," katanya, usai berbuka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (8/8) petang.

"Siapa pun yang terlibat, dari partai mana pun, akan ditindak. Kalau terkait kader Partai Demokrat, yang bersangkutan bisa dipanggil Dewan Kehormatan partai," tambah SBY.

Yudhoyono menekankan, ini semua penting supaya semua menjadi terang. Harus ada sanksi kepada yang bersalah. Karena apa yang selama ini beredar di media massa sering ke sana kemari, terkesan dilebih-lebihkan dan belum berdasarkan fakta.

"Saya minta pada Kapolri untuk melindungi keselamatan yang bersangkutan. Barangkali banyak yang tidak nyaman (dengan tertangkapnya Nazaruddin). Kita beri dukungan pada aparat penegak hukum. Sehingga kita bisa mendapat keadilan sejati," tegas SBY.

Nazaruddin ditangkap di Kota Cartagena, Kolombia, Ahad (7/8). Dia ditangkap dengan paspor atas nama M Syahruddin. Presiden SBY berpesan Nazaruddin segera dibawa ke Indonesia. Nazaruddin diketahui terbelit sejumlah kasus, bukan hanya di KPK.

Di Mabes Polri, Nazaruddin tengah dibidik kasus Kemendiknas dan Kemenkes dan juga kasus dugaan pencemaran nama baik Anas Urbaningrum. Selain itu, Nazaruddin dibidik Kejati Sumbar terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Dharmasraya terkait pembangunan rumah sakit.

11:42 PM | 0 comments

Anggota DPR Akan Dilaporkan ke Komnas Perempuan

Jakarta (ANTARA) - Staf anggota Fraksi PDIP DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto, Nurely Yudha Sinaningrum berencana melaporkan anggota DPR itu ke Badan Kehormatan dan Komnas Perempuan karena memberhentikannya, padahal dalam kondisi hamil dan tanpa perundingan terlebih dahulu.

"Saya sudah meminta untuk berdialog dengan beliau mengenai pemecatan ini, namun tidak pernah ditanggapi. Jadi kasus ini akan saya laporkan ke Badan Kehormatan dan Komnas Perempuan," kata Nurely di Jakarta, Kamis.

Ia menceritakan bahwa sejak Juli lalu, saat mengetahui dirinya sudah hamil tujuh bulan, Itet memberitahukan padanya bahwa masa kerjanya tinggal dua bulan lagi dan dengan gaji yang dipotong 50 persen.

"Ia (Itet) memutuskan itu karena menilai aku sedang hamil tua dan sebentar lagi melahirkan, sehingga sudah tidak efektif dan tidak produktif lagi. Mungkin baginya, pekerja perempuan mengandung dipandang sebagai problem karena tidak mampu mengerahkan tenaganya seoptimal mungkin. Ibu Itet merasa rugi bila mempunyai karyawan dalam keadaan hamil tua," kata Nurely.

Selain itu, sikap Itet terhadap staf yang hamil tua juga tidak adil karena di tengah hamil tua, dirinya tetap diharuskan bekerja dengan jam kerja dan beban kerja tidak berubah.


Permintaan cuti untuk melahirkan sesuai dengan UU tentang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, pasal 82 ayat 1 bahwa selama tiga bulan gaji dibayar penuh.

Saat mengajukan cuti melahirkan pada 3 Agustus, kata dia, justru yang didapat adalah surat pernyataan pengunduran diri atau PHK secara sepihak dengan pengurangan gaji bulan Juli sebanyak 50 persen.

Dalam surat pernyataan mundur itu, Itet menawarkan berbagai bantuan dana seperti THR Rp1 juta, uang melahirkan Rp2 juta dan uang kemanusian Rp5 juta.

"Ini jelas, sebuah keputusan PHK yang sepihak dan merugikan. Sehingga aku menolak menandatangani surat itu," katanya.

Sementara itu, Itet Tridjajati saat dihubungi mengatakan bahwa pernyataan Nurely soal pemecatan itu semua tidak benar karena dirinya tidak pernah menyatakan Nurely dipecat.

"Aturan mengenai staf anggota dewan ada tersendiri dan memang tidak ada kontrak kerja karena saya mempekerjakan dia juga karena kemanusiaan, kenapa saya justru yang diancam, dituduh dan diperas," katanya.

Itet mengatakan, dirinya siap jika kasus ini dilaporkan ke Badan Kehormatan dan Komnas Perempuan, karena dirinya merasa tidak bersalah melakukan pemecatan itu.

"Saya sudah lapor juga ke Biro Hukum DPR dan saya siap hadapi semuanya," kata Itet yang merupakan anggota DPR dari Dapil Lampung II itu.
11:39 PM | 0 comments

Azis Syamsuddin: Ada Kejanggalan Pada Pemulangan Nazaruddin

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menilai, ada kejanggalan pada proses pemulangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Kolombia ke Indonesia.

"Sejak awal kami sudah melihat ada kejanggalan pada proses pemulangan sampai pembukaan barang bukti," kata Azis Syamsuddin di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, setelah pertemuan antara keluarga Nazaruddin dan pimpinan DPR RI.

Menurut Azis, Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan memberikan kesamaan hak di mata hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk Muhammad Nazaruddin.

Komisi III DPR RI, kata dia, akan melakukan rapat internal komisi dan kemudian berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Azis Syamsuddin juga menyatakan, agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera melakukan langkah-langkah proaktif untuk memberikan perlindungan terhadap Nazaruddin.

"Dalam hal ini kami tidak melihat Nazaruddin dari partai apa, tapi kami melihat pada perlakukan hukum secara adil terhadap warga negara Indonesia," katanya.

Azis menegaskan, jangan sampai setelah kejadian, baru kemudian saling menyalahkan antarinstitusi.

Komisi III DPR RI, kata dia, akan berkoordinasi dengan LPSK untuk melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang adil.

"Proses tersebut, baik dalam penyelidikan dan penyidikan serta untuk keselamatan Nazaruddin dalam proses projustisia. Komisi III DPR RI akan bersikap objektif dan transparan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, saudara sepupu Nazaruddin, Muhammad Nasir, meminta agar pimpinan DPR RI bisa membantunya untuk bertemu dengan Nazaruddin yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Menurut Nasir, dirinya sudah menjenguk Muhammad Nazaruddin di Rutan Mako Brimob, Depok, tapi ditolak oleh petugas di rutan tersebut.

Dengan berlinang air mata, Muhammad Nasir yang juga anggota Komisi III DPR RI meminta bantuan kepada pimpinan DPR RI.

"Saya dari pihak keluarga yang paling dekat dengan Nazaruddin, tapi sampai saat ini saya belum bisa bertemu. Apapun yang terjadi, hari ini saya ingin bertemu dengan Nazaruddin," katanya lagi.

Menurut Nasir, Nazaruddin dalam ketakutan dan meminta agar proses hukum terhadap dirinya dilakukan secara transparan dan adil.

3:20 AM | 0 comments

Penangkapan Nazaruddin Perkuat Kesan Diskriminasi Atas Buronan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berpendapat, sukses `menangkap` Nazaruddin di Kolombia, sebuah negeri yang sangat jauh, justru menguatkan kesan diskriminasi perlakuan terhadap para buronan oleh aparat serta rezim saat ini.

"Terutama diskriminasi itu terjadi pada sejumlah koruptor yang sudah sangat lama lari dari Indonesia dan terkesan `dibiarkan`, termasuk tersangka pelaku suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti," katanya di Jakarta, Rabu.

Karenanya, demikian Bambang Soesatyo, sukses `menangkap` Nazaruddin itu tidak memberi nilai tambah signifikan terhadap citra penegakkan hukum.

"Bagaimana pun, keberhasilan itu masih menyimpan misteri dan tanda tanya besar di masyarakat," tuturnya.

Pasalnya, menurutnya, dalam dua hari terakhir ini, Bambang Soesatyo mengaku sudah dihujani pertanyaan dari berbagai kalangan tentang kesan `sigap` aparat kita memburu Nazar.

"Kalau koordinasi Polri dengan Interpol bisa begitu efektif menyergap Nazaruddin (mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat), menagapa Polri-Interpol terkesan begitu sulit menangkap seorang ibu bernama Nunun Nurbaeti," katanya mengutip pertanyaan berbagai kalangan.

Juga, lanjutnya, mengapa Polri-Interpol sepertinya sepertinya kehabisan `amunisi` untuk mengejar para buronan korupsi lain (dan telah berusia lanjut) yang diketahui hanya bersembunyi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

"Dimunculkan kesimpulan, bahwa untuk pekerjaan memburu Nazaruddin, para penegak hukum menunjukkan kesungguhan dan bekerja `all out`. Sedangkan untuk meburu Nunun serta para buron lain, tidak ada kesungguhan," katanya.

Pembedaan Perlakuan


Bambang Soesatyo menambahkan, publik pun masih ingat, sudah berapa kali Presiden membuat pernyataan tentang kasus Nazaruddin, yang memberi persepsi bermacam-macam.


Karena itu, menurutnya, Polri dan KPK harus segera memberi penjelasan kepada masyarakat perihal pembedan perlakuan ini.

"Masyarakat ingin tahu, apa saja kesulitan Polri dan KPK dalam memburu para buronan korupsi lainnya," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Nunun Nurbaeti, telah berulang kali dinyatakan pernah terdeteksi di beberapa negara tetangga kita.

Sehingga, menurutnya, masih lebih mudah memburunya, ketimbang Nazaruddin yang ternyata `ditemukan` di benua lain.

"Semoga saja dagelan semacam ini tidak semakin memperburuk citra penegakkan hukum kita," pungkas Bambang Soesatyo.

2:52 PM | 0 comments

Demokrat Berbohong, Nazaruddin Belum dipecat dari DPR

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pengamat politik dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Fadjroel Rachman, memastikan bahwa Partai Demokrat hingga saat ini belum memasukkan surat pemecatan Muhammad Nazaruddin. Secara langsung Fadjroel mendatangi Sekjen DPR untuk mengecek kebenaran klaim Demokrat yang mengatakan telah memecat buronan KPK itu sebagai anggota DPR RI.

"Jadi, Demokrat berbohong. Kalau begini, aku nggak jadi plontos dong," ujar Fadjroel usai mendatangi Sekjen DPR RI, Rabu (10/8). Mantan aktivis reformasi 1999 ini sempat menyatakan nazar untuk menggunduli kepalanya jika Nazaruddin benar dipecat oleh Partai Demokrat.

Dengan kepastian ini, Fadjroel meyakini hingga Demokrat sama sekali belum mengeluarkan surat resmi pemecatan Nazaruddin. terlebih, saat dirinya menanyakan keberadaan surat tersebut ke Wakil Sekjen Demokrat, Ramadhan Pohan, Fadjroel justru mendapat jawaban bahwa surat tersebut merupakan rahasia partai.

"Menurut UU MPR/DPR/DPD/DPRD pasal 213, PAW di huruf E diusulkan partai politik sesuai dengan aturan perundangan. Jadi, tidak ada usulan dari Demokrat sehingga Nazar masih anggota DPR dan digaji uang pajak kita," tegas Fadjroel.

Dari Sekjen, Fadjroel hanya mendapati bahwa benar Nazaruddin telah memasukan surat pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan. Namun, surat yang masuk pada 20 Juli ini tidak bisa diproses oleh DPR karena tidak memenuhi syarat, yaitu harus disertai oleh bukti materai Rp 6.000.

Besok rencananya Fadjroel akan kembali mendatangi Sekjen DPR untuk meminta foto kopi surat pengunduran diri Nazaruddin yang tidak bermaterai itu. "Untuk Demokrat, tunjukan kepada rakyat surat resmi pemecatan Nazaruddin jika memang mereka sudah mengeluarkannya," tantangnya.

3:31 AM | 0 comments

Bambang Kawatirkan Ada Skenario Baru Untuk Nazaruddin


Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengkhawatirkan adanya `skenario` untuk menyelamatkan orang-orang tertentu, terkait dengan tertangkapnya tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet, M Nazarudin.

"Saya khawatir, kalau tidak diawasi publik, nyanyian Nazar yang semula merdu bagi pegiat antikorupsi menjadi sumbang untuk menyelamatkan pihak-pihak yang pernah dituding Nazar," katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, bukan tidak mungkin ada skenario baru, bahwa Nazaruddin dijanjikan keringanan hukuman, dengan seolah-olah dianggap peniup terompet dan mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi, namun diarahkan kesaksiannya pada figur tertentu saja yang memang akan dikorbankan untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar bagi pihak-pihak yang selama ini dituding Nazar.

"Tertangkapnya Nazaruddin membuat panas dingin sejumlah pihak yang namanya sempat disebut Nazar," katanya.

Bambang memprediksikan, pihak-pihak yang selama ini disebut-sebut oleh Nazarudin pasti tidak akan tinggal diam. Suka atau tidak suka, tambahnya kerusakan yangg dibuat Nazarudin lewat tudingannya selama dalam pelarian sangat luar biasa bagi Partai Demokrat dan beberapa elitnya. Sehingga, mau tidak mau, pasti ada pihak yang menginginkan Nazar memperbaiki atau paling tidak memperkecil kerusakan itu.

Jika hal itu terjadi, ujar Bambang, maka harapan publik dengan tertangkapnya Nazar akan mampu membuka kotak pandora kejahatan korupsi yang merupakan puncak gunung es akan pupus, dan akan menjadi antiklimaks seperti kasus Susno Duadji.

Untuk menghindari hal itu, kata Bambang, maka menjadi penting KPK dengan pengawasan dari publik langsung mengamankan Nazarudin menjadi tahanan KPK. Pada saat bersamaan, dia mengharapkan Komisi Etik KPK pada kesempatan pertama masuk memeriksa Nazaruddin.

"Agar informasi yang diperoleh benar-benar memiliki kualitas hukum yang memadai sebelum sempat ada pihak-pihak yang mencoba mengkondisikannya," kata Bambang.

Nazaruddin tertangkap di Kolumbia pada Minggu, setelah tiga bulan kabur ke luar negeri, namun pada paspornya tertera nama Syarifuddin. Dia dilaporkan pernah bersembunyi di Singapura, Vietnam, Malaysia, Argentina, dan terakhir di Kolumbia.

10:28 AM | 0 comments

Blog Archives

Followers